#
Logo Pengadilan Agama Pariaman

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514. Telephone:0751-91900, Fax:0751-91405

Email : pa.pariaman@pta-padang.go.id

SIPPPustaka OnlineJDIHSIWAS


PA Pariaman Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Bersih Dan Melayani

Pariaman | Jumlat, 24 Agustus 2018 www.pa-pariaman.go.id

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Pariaman melakukan pencanangan Zona integritas di lingkungannya. mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan

 

Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Mahkamah Agung bekerjasama dengan SUSTAIN EU-UNDP telah melakukan pencanangan serta mendiskusikan implementasi pengembangan Zona Integritas pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya.

Seiring dengan program yang telah dibangun tersebut, Pengadilan Agama Pariaman pun bertekad untuk mewujudkan cita-cita baik dari pimpinan pusat untuk ikut menjadikan Pengadilan Agama Pariaman menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 24 Agustus 2018 di tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pariaman. Acara dihadiri oleh FORKOMPIMDA Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dan warga Pengadilan Agama Pariaman. Wilayah Yurisdikasi Pengadilan Agama Pariaman adalah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejalan dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah, yang targetnya adalah tiga sasaran hasil utama yaitu:

1.    Peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi,

2.    Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan

3.    Peningkatan Pelayanan Publik.

         Maksud dan tujuan acara pencanangan Zona integritas ini salah satunya adalah merespon kekecewaan Ketua Mahkamah Agung RI terhadap peristiwa OTT yang dialami oleh aparat pengadilan, dengan penandatangan piagam pencanangan zona integritas ini diharapkan dapat merubah pola fikir aparat pengadilan untuk mewujudkan pelayanan yang prima dan bersih dari KKN.

      Disamping tujuan tersebut, Dirjen Badilag telah mewajibkan setiap Pengadilan Agama untuk akreditasi penjaminan mutu sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan Pengadilan Agama yang disertai pelayanan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama seperti SIPP Plus, SIPP berbasis Android, SMS Gateway, e-court, e-panjar dan lain-lain. Dengan alih teknologi dalam pelayanan tersebut diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.

       Mudah-mudahan dengan pencanangan zona integritas di Pengadilan Agam Pariaman ini, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepuasan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agam Pariaman (mda)

Informasi dan data pada WebSite ini dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Pariaman dengan tujuan penyediaan Informasi Publik. Dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini. Ada kemungkinan bahwa informasi yang tersedia dalam database ini mungkin berisi referensi atau informasi yang belum terupdate sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan informasi valid

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas