Area 4 Pengkuatan Akuntabilitas
AREA IV PENGKUATAN AKUNTABILITAS
IV |
PENGKUATAN AKUNTABILITAS |
||||
|
1 |
Keterlibatan Pimpinan |
|||
|
|
a. |
Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan |
Download |
|
|
|
b. |
Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja |
Download |
|
|
|
c. |
Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala |
Download |
|
|
2 |
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja |
|||
|
|
a. |
Apakah dokumentasi perencanaan sudah ada |
Download |
|
|
|
b. |
Apakah dokumentasi perencanaan telah berorientasi hasil |
Download |
|
|
|
c. |
Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) |
Download |
|
|
|
d. |
Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) |
Download |
|
|
|
e. |
Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu |
Download |
|
f. |
Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja |
Download |
|||
g. |
Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja |
Download |
|||
h. |
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten |
Download |
Alhamdulillah... Pengadilan Agama Pariaman telah meraih Juara II tingkat Nasional dalam Lomba Dekorum Ruang Sidang dan K3 Dilingkungan Peradilan Agama Tahun 2020.=== Dalam rangka pecegahan virus Covid 19, Pelayanan Pada PTSP Pengadilan Agama Pariaman dibuka dari Jam 08.00 Wib sampai jam 12.00 Wib.===
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas