#
Logo Pengadilan Agama Pariaman

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Pariaman

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514. Telephone:0751-91900, Fax:0751-91405

Email : pa.pariaman@pta-padang.go.id

SIPPPustaka OnlineJDIHSIWAS


Logo Artikel

KETUA PA PARIAMAN MENJADI PENANGGAP DIALOG INTERNASIONAL PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK DAN PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI BERBAGAI NEGARA

Arsip Berita

Ketua PA Pariaman menjadi Penanggap Dialog Internasional: (Pemenuhan Hak Nafkah Anak dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara)

Jumat, 2 Oktober 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bersama AIPJ2 mengadakan dialog internasional tentang pemenuhan hak nafkah dan pemeliharaan  anak pasca perceraian di berbagai Negara. Dialog yang dimulai  pada pukul 08.00 WIB ini diadakan secara virtual dengan pembicara Brett Walker-Roberts yang merupakan Penasihat Kebijakan Senior pada Program Dukungan Anak dari Australia dan Dato’ Dr.H. Mohd. Na’im Bin Mokhtar yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah-Malaysia dengan penanggap Margaret Cleary, Hakim pada pengadilan keluarga di Australia dan Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H.M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Pariaman/Pokja Perempuan dan Anak, Dr. Ifa Sudewi dari Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha dan Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM dari Bappenas. Dialog yang dilaksanakan secara virtual ini, diikuti oleh seluruh keluarga besar Peradilan Agama, Akademisi dan Pemerhati anak dari Indonesia, Malaysia dan Australia.

 

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam setiap tahun lebih dari 850.000 anak di Indonesia mengalami dampak dari perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Kondisi ini dipersulit karena belum efektifnya pelaksanaan perintah hakim tentang nafkah anak dan nafkah istri pasca perceraian, banyak anak-anak yang terlantar dan putus sekolah akibat perceraian kedua orang tuanya. Lebih lanjut beliau menuturkan “Webinar kali ini merupakan ikhtiar kita bersama, sesuai Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya kita hari ini mewakili anak-anak di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya di masa yang akan datang.”

 

Dialog internasional ini berbagi pengalaman antara Indonesia, Malaysia dan Australia mengenai perkembangan, tantangan dan peran hakim dalam menetapkan hak nafkah istri dan hak pemeliharaan dan nafkah anak pasca perceraian. Adapun Pemerintah Malaysia membentuk sebuah lembaga yang bernama Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), lembaga ini berguna membantu pengadilan  agama untuk memastikan putusan pengadilan tentang kewajiban nafkah terhadap anak oleh ayah atau suami benar-benar terlaksana. Petugas BSK diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pembayaran nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan, dengan cara memberikan nasihat atau penyuluhan hukum, penyitaan, pemindahan utang dan pemaksaan bagi yang tidak mau melaksanakan putusan. Adapun Australia menerapkan tunjangan anak dari pemerintah terhadap anak korban perceraian kedua orang tuanya.